RAMtiviNews | Jakarta, 31 Mei 2026
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 regulasi yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5%, memberikan fasilitas selamanya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan, sekaligus memperketat aturan agar fasilitas ini tidak disalahgunakan.
Link download gratis dokumen PP 20 Tahun 2026 https://drive.google.com/file/d/1DnT9MksxVZ1cEZJNxqwqfwspXgkqGjfw/view?usp=drive_link
Detail penting dari PP 20 / 2026 meliputi:
Pengecualian Wajib Pajak Badan: Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan wajib pajak badan seperti Perseroan Terbatas (PT) umum, CV, serta firma tidak lagi dapat menggunakan tarif UMKM 0,5%.
Fasilitas Selamanya: Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Perseroan Perorangan (PT Perorangan) dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% tanpa batas waktu (dihapuskannya batasan periode penggunaan).
Perpanjangan Masa Transisi: WP OP yang fasilitasnya berakhir pada 2024 atau 2025 tetap berhak memanfaatkan tarif final UMKM ini untuk Tahun Pajak 2025 dan 2026.
Pembatasan Profesi Bebas: Tenaga ahli dan profesional dilarang menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5%. Ini mencakup pengacara, dokter, notaris, akuntan, arsitek, serta profesi digital seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan content creator.
Penggabungan Omzet Suami-Istri: Untuk mencegah pemecahan usaha dalam satu keluarga, peredaran bruto untuk menentukan batas Rp4,8 miliar kini dihitung secara agregat (gabungan) antara suami dan istri, termasuk omzet PT Perorangan yang mereka dirikan.
Aturan Koperasi: Untuk badan usaha berbentuk koperasi, fasilitas PPh Final ini dibatasi hanya untuk 4 tahun pajak sejak terdaftar.
Tarif dan Threshold Tetap Dipertahankan
Di tengah berbagai pengetatan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan dua elemen utama skema PPh Final UMKM, yaitu:
- tarif PPh Final sebesar 0,5%; dan
- batas omzet Rp4,8 miliar per tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih ingin menjaga keberlanjutan insentif bagi pelaku UMKM yang benar-benar menjalankan usaha skala kecil dan menengah.
Dengan kata lain, pemerintah tidak menghapus fasilitasnya, tetapi mempersempit subjek yang dianggap layak menerima fasilitas tersebut.
Perubahan paling signifikan dalam PP 20/2026 adalah penegasan bahwa penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak lagi dapat dikenai PPh Final UMKM. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dan ayat (4) PP 20/2026.
Arah Baru Kebijakan PPh UMKM
Secara keseluruhan, PP 20/2026 memperlihatkan perubahan arah kebijakan pemerintah. Jika sebelumnya skema PPh Final UMKM lebih berorientasi pada simplifikasi dan perluasan kepatuhan formal, kini pemerintah mulai menekankan aspek:
- anti-penyalahgunaan fasilitas;
- fairness antarkelompok wajib pajak;
- anti-fragmentasi usaha;
- Pengawasan terhadap profesi digital dan profesional.
Dengan demikian, PP 20/2026 dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan fasilitas PPh Final UMKM lebih tepat sasaran dan tidak lagi menjadi instrumen tax planning agresif bagi kelompok wajib pajak tertentu. (9)
